Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berencana merilis obligasi daerah pada 2020 mendatang. Saat ini, pihaknya masih berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menerbitkan surat utangtersebut.
“Sedang dengan OJK, jadi nanti bersama Pak Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian dari provinsi yang siap,” ucap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Senin (15/7).
Ridwan masih enggan menyebut nominal obligasi daerah yang akan diterbitkan. Hal yang pasti, Pemprov Jawa Barat berkomitmen untuk membayar kewajibannya kepada pembeli obligasi atau investor sesuai waktu jatuh tempo.
“Kami siap karena syarat juga harus WTP (wajar tanpa pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kami juga akan bayar kewajiban pada waktunya,” jelasnya.
Ia berharap dana dari obligasi daerah bisa menambah sumber pendanaan bagi Jawa Barat. Dengan demikian, wilayah itu tak hanya bergantung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Ibaratnya Jawa Barat ini kecepatannya hanya 50 km per jam kalau pakai dana APBD, tapi dengan obligasi daerah kecepatannya bisa naik jadi 80 km per jam,” terang dia.
Saat ini, tambah Ridwan, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat berada di level 5,6 persen. Melalui penerbitan obligasi daerah, diharapkan ekonomi daerah setempat bisa berkembang lebih cepat dari sebelumnya.
“Sekarang saja sudah 5,6 persen pertumbuhan ekonomi, apalagi nanti dengan obligasi daerah dan pengembangan kualitas, lebih cepat lagi,” tandasnya.
Informasi saja, Pemprov Jawa Tengah juga berencana menerbitkan obligasi daerah tahun depan. Untuk merealisasikannya, pemerintah setempat sudah bekerja sama dengan Mandiri Sekuritas.
Mengenai rencana penerbitan surat urang daerah ini, mendapat tanggapan dari seorang pengusaha nasional, cek video nya :
