Cadangan Beras Pemerintah (CBP) atau stok beras di gudang Bulog ada sekitar 2,2 juta ton. Bahkan, terhitung hari ini sudah bertambah menjadi 2,4 juta ton. Apabila tak segera dikeluarkan, beras tersebut terancam busuk.
“Hari ini sudah ada lagi jadi 2,4 juta ton,” tutur Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) usai menghadiri rapat koordinasi bantuan pangan nasional di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Awalnya, beras ini direncanakan untuk disalurkan pada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun, Kementerian Sosial mengharuskan Bulog untuk menyediakan beras baru dalam program tersebut. Artinya, tak bisa menggunakan beras yang sudah lama menumpuk di gudang Bulog.
Lalu, bagaimana nasib 2,2 juta ton beras Bulog yang terancam busuk?
Buwas mengatakan, stok beras yang sudah lama menumpuk di gudang tersebut akan diprioritaskan untuk operasi pasar. Namun, ia menegaskan bahwa kualitas beras tersebut bukan kualitas rendah, melainkan terancam menurun.
“Kan yang lama-lama itu sekarang digiatkan ke operasi pasar. Yang lama-lama itu bukan kualitasnya rendah, tidak. Tapi kita prioritaskan untuk keluarkan. Khusus untuk BPNT kita jamin pakai berasnya baru,” terang Buwas.
Ia mengungkapkan, pembagian beras yang akan digunakan untuk operasi pasar disesuaikan dengan penugasan dari pemerintah, dan penugasan tersebut tak hanya dalam bentuk kegiatan operasi pasar.
“Ya nanti kita lihat mana yang untuk kegiatan-kegiatan CBP ini. Kan kita tidak tahu, pemerintah kan ada penugasan-penugasan lain, jadi kita (Bulog) harus siap,” papar dia.
Terkait 50.000 ton beras Bulog yang dikabarkan mutunya sudah menurun, Buwas menjelaskan bahwa kualitas beras tersebut masih dapat digunakan. Namun, memang kualitasnya terancam menurun apabila tak segera dikeluarkan.
“Maksudnya yang 50.000 ton itu, beras kan selalu kita nilai mana yang datang duluan, itu harus dikeluarkan duluan dong. Nah yang dimaksud kemarin oleh Direktur Pengadaan (Bachtiar), beras itu yang 50.000 ton sudah harus segera digunakan, karena itu sudah ada kecenderungan mulai turun mutunya. Ya itu yang diutamakan maksudnya begitu. Bukan berarti beras itu turun mutu terus tidak berkualitas, bukan. Itu yang menjadi prioritas. Jadi nanti ada 50.000 atau 80.000 ton saya tidak tahu. Itu nanti direktur operasional yang menghitung, mana yang harus dikeluarkan lagi,” tandasnya.
